Dinul Islami

Wali Pernikahan

2009-11-05T02:37:00.001-08:00

WALI PERNIKAHAN

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki intu sendiri dan pihak perempan yang dilakukan walinya.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempaun yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.

Memang tidak ada satu ayat al-quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dala surat Al-baqarah ayat 221 :

Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Namun di samping itu terdapat pula ayat al-quran yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa memmakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 232 :

Ayat ini dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bakal suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Adanya dua isyarat kemungkinan pemahaman yang berbeda tersebut diatas kepada paham ulama dalam menetapkan kemestian adanya wali untuk masing-masing 4 kemungkinan perempuan tersebut diatas[1].

Para ulama mazhab dan Maliki telah menganggap persetujuan untuk menikahkan seorang tertentu dengan anak asuhnya, sebagai salah satu unsur penting bagi sahnya perkawinan dalam islam, sedangkan Mazhab Hanafi dan Hanbali menganggap izin dari wali sebagai suatu syarat saja. Kedua Mazhab ini justru lebih menekankan pentingnya ijab dan qabul, Keempat Mazhab ini mendasarkan pendapatnya pada hadist Nabi SAW. Yang artinya :

Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda : “Wanita manapun yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahan itu batal (tidak sah”)

Bila ayah atau keluarga dekatnya tidak ada, maka Raja atau Amir atau penguasa dapat menjadi walinya. Ada suatu kasus seoran wanita menemua Nabi SAW dan meminta dirinya untuk dinikahkan, lalu dia dinikahkan dengan seorang lelaki yang bahkan tidan dapat membayar mahar karena miskinnya. Pada waktu itu tidak ada Wali dari keluarganya (Ayah atau keluarga lainnya), karena dia telah cukup dewasa untuk memahami proses “pros dan cons” dari tindakan itu[2].

Si bapa dan datuk diberi hak mengawinkan anaknya yang bikir/perawan dengan tidak izin si anak lebih dahulu, dengan orang yang dipandangnya baik. Terkecuali anak yang saib (bukan perawan lagi) tidak dikawinkan melainkan dengan. izinnya lebih (dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak mengawinkan mempelainya melainkan sesudah mendapat izin dari rnempelai_itu-sendiri

Sabda Rasulullah Saw.

Telah berkata Rasulullalh Saw. "Perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya". (Riwayat Daruquthni).

Sabda Rasulullah Saw

Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Saw. telah nikah dengan Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun". Sepakat ahli hadis.

Sabda Rasulullah Saw.

Dad Ibnu Abbas, katanya, sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah s.a.w. bahwa ia telah dikawinkan oleh bapanya dan dia tidak menyukainya. Maka Nabi s.a.w. memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau untuk membatalkan perkawinan itu. Riwavat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruquthni.

Di dalam pernikahan dikenal adanya beberapa macam wali yaitu :

Wali mujbir
Wali Nasab
Wali hakim

1. Wali Mujbir (wali dengan hak paksa)

Wali nikah yang mempunyai hak anak gadisnya menikah dengan laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali mujbir ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya.

Kebolehan wali mijbir ini dengan syarat sebagai berikut :

1. Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu.

2. Jika mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putinya.

3. Jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan

4. Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-

laki tersebut.

5. Jika putinya tidak mengikrarkan dia tidak perawan lagi[3].

2. Wali Nasab

Wali nikah yang memiliki hubungan keluarga calon pengantin perempauan. Wali nasab adalah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunan garis laki-laki.

3. Wali Hakim

Wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-istri) wali hakim itu harus hatus mempunyai pengetahuan sama dengan qadhi[4].

Adapun perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut :

Wali aqrab atau wali ab’ad tidak ada sama sekali.
Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram.
Wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
Wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam.
Wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.
Wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar.
Wali aqrab ada tapi menolak untuk mengawinkannya (adlal).
Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya 9ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi[5].

Seluruh mazhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan gila manakala mereka tidak mempunyai wali yang terdekat, berdasar hadist di bawah ini :

Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.

Akan tetapi bagi Imamiyah dan Syafi’i hakim tidak berhal mengawinkan anak gadist yang masih kecil, sedangkan Hanafi mengatakan bahwa hakim punya hak atas itu, tetapi aqad tersebut tidak mengikat, dan sudah si anak sudah baligh dia berhak menolaknya. Pendapat ini sesungguhnya kembali pada pendapat Syafi’i dan Imamiyah sebab dalam keadaan seperti itu sang hakim telah melakukan aqad fudhuli (tanpa izin).

Sementara itu, Maliki mengatakan bahwa apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang se-kufu serta mengawinkan wanita dewasa dan waras dengan izin mereka.

Seluruh Mazhab sepakat bahwa syarat wali adalah : baligh, islam dan laki-laki. Adapun ‘adalah adalah syarat bagi hakim dan bukan wali yang dekat. Sebagai pengecualian, Hanbali mensyaratkan ‘adalah bagi setiap wali baik wali hakim maupun wali dekat[6].

[1] Prof. Dr. Air Saryfuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 90-91

[2] Prof. abdul rahman I. DOI, ph.D, Perkawinan dalam syari;at Islam, hlm. 42-43

[3] Drs. Sudarsono, SH, Bineka Cipta, Jakarta, hlm. 202

[4] Drs. Sudarsono, SH, Bineka Cipta, Jakarta, hlm. 204

[5] Drs. Ahmad Rofiq, MA, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88-89

[6] M. Jawad Mughbiyah, Fiqh Lima Mazhab, Penerbit : PT. Lentera Basritama, hlm. 349

traktor

2009-11-05T02:35:00.003-08:00

Traktor

Traktor adalah mesin yang paling penting dalam pertanian modern. Ini menarik berbagai jenis alat pertanian yang mengolah tanah, dan bahwa rencana dan panen tanaman.

Salah satu alat yang paling berguna adalah bajak modern, yang dapat memecahkan dan mengubah tanah. Traktor juga digunakan untuk menarik harrows dan rol. Ketika petani menabur benih yang mereka gunakan benih yang melekat pada traktor, yang mungkin juga menyebarkan pupuk pada waktu yang bersamaan.

Banyak jenis mesin telah dikembangkan untuk panen tanaman yang berbeda. Beberapa menggali kentang atau gula bit. Beberapa memotong rumput untuk jerami dan lain-lain menuai gandum dan sereal lainnya. Terutama yang paling berharga adalah menggabungkan mesin penuai, yang digunakan untuk mengumpulkan gandum, gandum dan sereal lainnya. Yang menggabungkan tidak hanya memotong tanaman tetapi butiran keluar juga.

Mesin pertanian telah membantu mengubah kehidupan pertanian. Mereka telah membuat pertanian lebih mudah yang telah membantu menghasilkan lebih banyak makanan.

Polusi

2009-11-05T02:35:00.001-08:00

POLUSI

Ada banyak jenis polusi. Mereka dapat dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi utama, di mana kita disebutkan di sini: pencemaran air, polusi udara, polusi suara dan radiasi polusi.

Polusi udara disebabkan oleh mesin mobil dan pabrik-pabrik besar dimana udara yang kotor lolos dari cerobong asap yang besar .

Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah atau sampah seperti kertas, botol, plastik, aluminium, memo, sampah, dll Karena kecerobohan dan kemalasan kita, lingkungan kita sangat kotor. Mereka penuh dengan sampah rumah tangga serta limbah pabrik. Beberapa limbah dapat diuraikan oleh organisme alami seperti bakteri. Sampah jenis ini disebut sampah organik. Di sisi lain, sampah yang tidak dapat diuraikan oleh organisme alami disebut nonorganic limbah. Limbah ini lebih sulit untuk dibuang dan membuat lingkungan tidak menyenangkan untuk dilihat.

Polusi suara dapat berasal dari beberapa sumber: musik yang keras melalui pengeras suara, suara kendaraan bermotor seperti truk, bus, motor, dan pesawat. Suara keras dapat menyebabkan ketulian. Ini dapat mempengaruhi jantung dan menyebabkan ketegangan saraf.

Polusi radiasi dapat membunuh banyak orang dalam sekejap. Hal ini disebabkan oleh uranium dan partikel radioaktif lainnya. Orang-orang takut pada pengujian senjata atom karena senjata atom radioaktif sangat berbahaya.

Ini adalah beberapa contoh dari berbagai jenis polusi di sekitar kita

Asean

2009-11-05T02:34:00.001-08:00

ASEAN

Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara anggota asli, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei Darussalam bergabung pada 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Mynmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.

Wilayah ASEAN memiliki populasi sekitar 500 juta, luas 4,5 juta kilometer persegi, gabungan produk domestik bruto sebesar US $ 737 milyar, dan total perdagangan sebesar US $ 720 miliar.

Deklarasi ASEAN menyatakan bahwa tujuan dan asosiasi adalah: untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di daerah tertinggal upaya bergabung dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka untuk memperkuat dasar bagi yang makmur dan damai komunitas bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan daerah untuk mempromosikan perdamaian dan mematuhi melalui keadilan dan menghormati supremasi hukum dalam hubungan antar negara di wilayah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tahun 1995, para pemimpin ASEAN menegaskan bahwa "Koperasi perdamaian dan kemakmuran bersama akan menjadi tujuan dasar ASEAN".

Over Populasi

2009-11-05T02:33:00.002-08:00

Over-populasi

Ada masalah umum di banyak negara berkembang sekarang ini: over-populasi. Ini adalah masalah yang disebabkan oleh peningkatan penduduk yang cepat dalam abad ini. Mengapa memiliki lebih dari penduduk-menyebabkan masalah?

Pertama, ada kemiskinan di daerah pedesaan, yang disebabkan oleh terlalu banyak orang dan tidak cukup pekerjaan. Hal ini akan memaksa orang untuk pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan di sana, tetapi mungkin tidak terlalu banyak pekerjaan untuk mereka di kota-kota tersebut. Dan sehingga hal ini mengarah kepada kejahatan, kemiskinan lebih lanjut, dan kondisi kehidupan masyarakat miskin di kota-kota.

Masalah over-populasi di Indonesia diperburuk oleh kenyataan bahwa lima puluh persen dari seluruh Indonesia berada di bawah usia delapan belas tahun. Kebanyakan dari mereka adalah tanggungan. Mereka tidak mendapatkan uang untuk mendukung diri mereka sendiri dan memerlukan fasilitas seperti makanan, perawatan medis, pakaian, pendidikan dan pekerjaan. Walaupun sejumlah besar dari mereka terpaksa putus sekolah untuk mencari nafkah, pemerintah masih harus menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk pendidikan. Kemudian muncul sebuah masalah untuk menciptakan pekerjaan bagi setiap generasi baru lulusan sekolah atau lulusan perguruan tinggi.

Kecuali ada sesuatu yang turun, over-penduduk

Jurnalisme

2009-11-05T02:33:00.001-08:00

Jurnalisme

Jurnalisme biasanya berhubungan dengan koran atau layanan berita lainnya. jurnalisme jauh lebih luas dari itu. lapangan juga termasuk majalah, berita televisi, berita radio, surat kabar, dan jenis publikasi baru didistribusikan di internet.

Seorang wartawan, atau seorang reporter, adalah seseorang yang membuat laporan untuk media. Pekerjaan ini bervariasi dan menarik, dan membutuhkan banyak kerja keras. Tenggat waktu harus dipenuhi sehingga kemampuan untuk berkembang di bawah tekanan sangat penting. Wartawan harus beradaptasi. Mereka menanggung bersenjata robberiesand cerita dari kematian yang tak dapat dijelaskan Fêtes lokal dan perayaan pernikahan emas. Informasi yang dikumpulkan melalui telepon atau wawancara pribadi. Memiliki keterampilan dalam shorthandis ana keuntungan. Setelah cukup informasi yang dikumpulkan, para wartawan kemudian memasukkan cerita ke dalam komputer. Keahlian lain yang diperlukan adalah bagaimana membuat cerita yang menarik, untuk menarik perhatian pembaca sejak awal, dan untuk menarik berbagai macam orang.

Selain bekerja sebagai wartawan, kemungkinan pekerjaan yang lain di bidang jurnalisme adalah menjadi seorang korresponden. Setiap orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu, seperti fashion, seni, olahraga, dll, dapat menjadi koresponden. Sebagai koresponden, orang tersebut akan mendapat tugas dari media, tetapi ia tidak bekerja penuh waktu untuk penerbitan berita. "Seorang remaja dapat menjadi koresponden untuk pengetahuan tentang apa yang tren bagi kaum muda pada hari-hari ini," Pak Maskun menegaskan. "Saya pikir remaja tidak akan ada masalah dengan itu. Mereka chatting di internet, dan mereka biasanya berbagi tentang apapun yang ada. Jadi, saya percaya mereka memiliki potensi untuk menjadi seorang koresponden! ".

B. Inggris Charapter III

2009-11-05T02:31:00.000-08:00

CHAPTER III

SIMPLE SENTENCE IN INDONESIAN LANGUAGE

3.1 Some Definition of Simple Sentence in Indonesian Language

In Indonesian language, simple sentence is called “kalimat tunggal or “kalimat sederhana” which’s means the sentence have one subject and one predicate. In other word, it can called as main clause (induk kalimat) without. Sub-clause (anak kalimat).

In Indonesian dictionary, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” it is states as follow:

“Kalimat tunggal adalah…..

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, p…..)

“Simple Sentence is…..

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, p…)

M. Ramlan (1987), In his book “Ilmu Bahasa Indonesia Syntaksis” says that:

“Kalimat yang terdiri dari satu klausa disebut kalimat sederhana ,…..”

(M. Ramlan, Ilmu Bahasa Indonesia, Syntaksis, p.49)

Hasan Alwi (2003), In his book “Ilmu Bahasa Indonesia Syntaksis” says that:

“Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa.”

(Hasan Alwi, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, p.338)

“Simple Sentence is a sentence which contains of one clause.”

(Hasan Alwi, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, p.338).

Furthermore, Gorys Keraf (1976) explains if a sentence contains only one pattern, while its broadening does not form a new pattern more, so it is simple sentence. In other words simple sentence is the sentence which contains only two elements as essence is the which may broadened with one or more element additions as long as that additions are not form a new pattern from those definition above, the simple sentence is not only in short pattern S + P (Subject + predicate) but both subject and predicate may have modifiers it mean’s simple sentence can be also in a long sentence as long as in one pattern. The following sentences are simple because each contains only one clause.

Example :

1). Subjek menarik ( Indonesian langue)

(S) (P)

= The subject is interesting à (English)

2). Mereka belajar bahasa Indonesia (I. L)

(S) (P) (O)

= The study Indonesian langue à (English)

3). Kami bermain bola pagi ini (I. L)

(S) (P) (O) (adv)

= We play the football this morning (English)

3.2. The Simple Sentence Patterns In Indonesia Langue

From those definition in (3.1) that simple is not only in short pattern containing of one subject and one predicate, but both subject and predicate may have modifiers. So, it is possible that simple sentence can be also in a long pattern as long as still in one clause and its modifiers are not form a new pattern. There are ten simple sentence patterns in Indonesian langue (Alwi, 2003 : 338), They are :

- Subject + Predicate

- Subject + Predicate + Subject

- Subject + Predicate + Complement

- Subject + Predicate (Passive verb) + Object

- Subject + Predicate (numeral)

- Subject + Predicate (prepositional)

- Subject + Predicate + Adverb

- Subject + Predicate + Object + Adverb

Subject + Predicate

Noun + Verb

3.2.1 Pattern 1 : or

This pattern is the simplest sentence pattern in Indonesian langue. Which does not use the object and complement, it is called Intransitive sentence (Alwi, 2003 : 339). Commonly, the noun is often used as the subject and the verb is preceed by prefixes her and me are often used as the predicate in this pattern.

Example :

1) Dia berjalan à (1.L)

(S) (P)

= We walks à (English)

2) Ibu Memasak à (1.L)

(S) (P)

= My Mother cooks à (English)

Noun + Verb + Noun

Subject + Predicate + Object

3.2.2 Pattern 2 : or

This simple sentences pattern consist of three elements: Subject, Predicate and objects. Because, the predicate is followed by one object, this simple sentence is called Monotrabsitive sentence or kalimat ekatransitif (Alwi, 2003 ; 314).

1). Kami menangkap ayam itu à (1.L)

(S) (P) (O)

= We catch the hen à (English)

2). Mereka menyetujui keputusannya à (I.L)

(S) (P) (O)

= They agree with her / his decision à (English)

Moreover, Ramlan (1987 : 93) explains that because of the predicate in a sentences is a transitive verb, the sentence is also followed by two objects. One object (O₂). Both O₁ and O₂ have the same characteristic that placed after or behind of the predicate in a sentence. According to Alwi (2003 : 342) emphasizes that the predicate in a sentences is followed by two object, this simple sentence is called double transitive or kalimat dwitransitif. The suffix-kan placed after the bare infinitive (V₁) is commonly used as the predicate in this pattern.

Noun + Verb + Noun + Noun

S + P + O₁ + O₂

Example :

The pattern : or

1). Dia membaca Surat ibunya à (I.L)

(S) (P) (O₁) (O₂)

= She / He reads the letter from her / his mother à (English)

2). Kami membuatkan baju anak itu à (I.L)

(S) (P) (O₁) (O₂)

= We make a dress to that child à (English)

Subject + Predicate + Complement

3.2.3 Pattern 3 :

This pattern consist of subject, predicate, and complement. The complement is placed also behind of the predicate, but different with O₁ and O₂ which can change in to passive sentence, complement can not change to passive sentence, because the complement may be n passive sentence (Ramlan, 1987 : 96).

The suffix-kan in bare infinitive (V₁) is also used as predicate in this pattern.

Example :

1). Orang tua itu selalu berbuat kebaikan à (I.L)

(S) (P) (Comp)

= The man is always do the goodness à (English)

2). Ayah dibelikan sebuah kemeja baru à (I.L)

= My father is bought a new shirt à (English)

3). Negara Indonesia berdasarkan Pancasila à (I.L)

(S) (P) (comp)

= Indonesian based on Pancasila à (English)

Subject + Predicate (Passive verb) + Object

3.2.4 Pattern 4 :

This simple sentence pattern consist of there elements ; subject, passive verb and object. The predicate in this pattern is in passive verb which passive verb is usually signed by prefix di -, ter-, and the word ‘oleh”. There is two ways in making a passive sentence in Indonesian langue they are ; first, with use the verb signing by the prefix di- and without use the verb signing by the prefix di- (Alwi, 2003 : 345).

S+ Prefix + bare infinitive (V₁) O

Example :

The pattern :

1). Seorang asisten baru diangkat Pak Toha à (I. L)

(S) (Passive V) O

= A new assistant is appointed by him. à (English)

2). Rumah itu diperbaiki Pak Saleh à (I. L)

(S) (Passive V) (O)

= The house is repaired by him. à (English)

3). Mobil itu sudah saya cuci. à (I. L)

(S) (Passive V)

= The car has clean à (English)

Note : The Passive verb in the example 3) is without use the verb signing by prefix di –

Furthermore, Alwi (2003) explains that simple sentence can Followed by prefix ter which in this case indicates. That the verb is the result of action that is unintentional. Prefix ter – is placed before the bare infinitive (V₁).

S + prefix ter- + bare infinitive (V₁) + Complement

Example :

The pattern :

1) Penumpang bus itu terlempar ke luar. à (I. L)

(S) (Passive V) (Adv of place)

= The passengers in that bus are threw out side. à (English)

2) Dia terpukul kakaknya. à (I. L)

(S) (Passive V) (O)

= She / he is struck by her/his brother à (English)

Note : Complement in this pattern can be in adverb and can be in object.

S + Passive Verb + oleh + O

The simple sentence can be also formulated by taking the word “oleh” after the passive verb.

The pattern :

1). Buku itu dibaca oleh Ayah. à (I. L)

(S) (Passive V) (O)

= The book is read by father à (English)

2). Ruangan ini dibersihkan oleh mereka. à (I. L)

(S) (Passive V) (O)

Subject + predicate (adjectival)

Noun + Adjective

= This room is cleaned by then. à (English)

3. 2. 5. Pattern 5 : or

This pattern consists of subject and predicate, But the predicate in this case is adjective. According to Alwi (2003 : 349), in Indonesia language a predicate may be in an adjective or adjective or adjectival phrase in a sentence.

Example :

1). Ayahnya Sakit. à (I. L)

(S) (adj)

= Her / His Father is ill. à (English)

2). Pernyataan itu Benar. à (I. L)

(S) (adj)

= The statement is correct. à (English)

Futhermore, Alwi (2003) explains that this simple sentence may put the words; adalah, tidak, and bukan. These words are only used as the separation between subject and predicate, which placed either before o in front of the predicate.

Example :

1). Gerakan badannya pada tarian yang pertama adalah anggun. à (I. L)

(S) (adj)

= The gesture of her body in the first dance is beautiful. à (English)

2). Pak Irwan Bukan Guru Saya. à (I. L)

(S) (adj. phrase)

= He is not my teacher. à (English)

3). Ahmad tidak marah. à (I. L)

(S) (adj)

= He is not angry. à (English)

This simple sentence pattern can be also Formulated by taking another word or phrase directly after the adjective.

Example :

1). Saya takut pada ular. à (I. L)

(S) (ad) (prepositional)

= I am afraid of the snake. à (English)

2). Ayah Saya sakit perut. à (I. L)

(S) (adj) (O)

Subject + Marker “itu” + Predicate (nominal)

= My father has stomach – ache. à (English)

3.2.6. Pattern 6 :

Noun + Marker “itu” + Noun

This simple sentence pattern consists of three elements ; Subject, marker “itu” and predicate. But the predicate here is nominal according to Alwi (2003 : 350) explains that in Indonesian langue, the predicate may be in nominal or nominal phrase in a sentence. The marker “itu” is important used as the separation between subject and predicate. So, that, the nominal or nominal phrase does not form a new pattern.

Example :

1). Pria itu kaka saya à (I.L)

(S) (nominal phrase)

= that man is my brother à (English)

2). Buku itu cetakan Bandung à (I.L)

(S) ( nominal phrase)

= That book is publication from Bandung à (English)

3). Orang itu guru à (I.L)

(S) (nominal)

= That man is teacher à (English)

Noun + Nominal

Subject + Predicate (nominal)

3.2.7. Pattern 7 : or

This pattern consist of subject and predicate, which the numeral in this case is also as the predicate in a sentence. Alwi (2003 : 351) explains that in Indonesian langue, the predicate may be in numeral or numeral phrase in a sentence.

Example :

1). Istrinya dua à (I. L)

(S) (nominal)

= He is two wife à (English)

2). Lebar bungan itu lebih dari dia ratus meter

(S) (numeral phrase)

= The wide of that river is more than two hundred meters à (English)

Subject + Predicate (prepositional)

3.2.8. Pattern 8 :

This simple sentence pattern consist of subject and predicate, which the preposition or preposition phrase here can be also the predicate in a sentence. Alwi (2003 : 32) explains that in Indonesia langue, the predicate may be also in prepositional or prepositional phrase in a sentence.

Example :

1). Ibu ke pasar à (I.L)

(S) (prepositional phrase)

= May mother goes to market à (English)

2). Mereka di dalam kamar à (I.L)

(S) (preposition phrase)

= they are in the bad-room à (English)

This simple sentence pattern can be also formulated by presence of adverb may have either or and position of a sentence the presence of adverb add an important element of effective sentence.

S + P (prepositional) + Adverb

Example :

The pattern :

1). Dia kerumah saya bersama teman-temannya à (I.L)

(S) (prepositional phrase) (adverb of penyerta)

= he / she goes to my home with her/his friends à (English)

2). Ayah ke Jakarta tanpa ibu à (I.L)

(S) (prepositional phrase) (adverb of penyerta)

= My father goes to Jakarta without my brother à (English)

Subject + Predicate + Adverb

3.2.9. Pattern 9 :

This pattern consist of three element ; subject, predicate and adverb. The predicate here is in a verb.

Example :

1). Sri Baginda dan Sri Ratu tiba di Perancis à (I.L)

(S) (P) (adv. of phrase)

= The king and the queen arrive in French à (English)

2). Para guru berbaris di lapangan à (I.L)

(S) (P) (adv. Of phrase)

= The teacher form a line on the field à (English)

Subject + Predicate + Object + Adverb

3.2.10. Pattern 10 :

This pattern is the last simple sentence pattern consist of four elements ; subject, predicate, object and adverb.

Example :

1). Pemerintah mengumumkan disentralisasi itu hari ini à (I.L)

(S) (P) (O) (adv. Of time)

= The governor announces the decentralization today à (English)

2). Kamu harus mengatur judul studimu dengan teratur à (I.L)

(S) (P) (O) (adv. Of manner)

= You must make a schedule of your study regularly à (English)

3.3. Types Simple Sentences in Indonesia Langue

Based on it’s contents simple sentence can be divided into fours types (Alwi, 2003 : 352), they are :

- Declarative sentences

- Interrogative sentences

- Imperative sentences

3.3.1. Declarative Sentences

In Indonesian langue, declarative as one type of simple sentences are also called kalimat Berita. Declarative sentence is a simple sentence which used by the speaker or writer to convey information or news or make a statement directly addressed to the second person or listener or reader (Alwi, 2003 : 353).

The characteristic of this simple a sentence are first, signed by the mark or sign of point (.) at the end of a sentence. Second, in oral speaking this simple sentence is ended by low intonation. There are variety of the forms in declarative sentence. The forms can be in inversion sentence, active, or passive sentence.

S + P + Complement

Example :

Active simple :

1). Saya lihat ada bus di Ciliwung pagi ini à (I.L)

(S) (P) (complement)

= I look the bus in the Ciliwung this morning à (English)

2). Mobil mewah itu ditabrak bus DPD à (I.L)

(S) (Passive) (O)

P + S + Complement

= The luxurious car is stricken by bus DPD à (English)

Inversion sentences :

3). Ada tamu di halaman rumah à (I.L)

(P) (S) (adv. Of place)

= There is a quest in the yard à (English)

Moreover, keraf (1976) emphasizes in using this simple sentence can be also in direct indirect sentence.

Example :

Direct sentence ;

1). “Saya membeli sepatu adikmu di sana”, kata ayah à (I.L)

= “I buy the shoes to year brother/sister there”, My father said à (English)

Indirect sentence

2). Ayah membeli sepatu adik di sana à (I.L)

= My father buys the shoes to my brother/sister there à (English)

3.3.2. Interogative Sentence

In Indonesian langue interrogative sentences is also called kalimat Tanya as the type of simple sentence also. Interrogative sentence is a simple sentence which used by the speaker to ask something that the speaker knows yet (Keraf : 1970)

In oral speaking or writing, this simple sentence commonly needs the answer yes or no and the information about something from some one as interlocutor or a reader (Alwi, 2003 : 358).

Mofeover, Ramlan (1987 : 357) emphasizes about the characteristics of interrogative sentence ; first, informally interrogative sentence is signed by the interrogative words ; apa, siapa, berapa, mengapa, kenapa, bagaimana, kapan, mana. and they can be added by the particle – kah in the end of the words or the verbs to affirm the question. The position of the interrogative words can be in beginning or the end of a sentence second, in writing this simple sentence is signed by interrogative sign (?) in the end of sentence while in oral speaking this simple sentence is ended by increased intonation.

S + P + Interrogative Words

Example ;

The pattern :

1). Petani itu membawa apa ? à (I.L)

(S) (P) (IW)

= What does the farmer bring à (English)

2). Engkau mencari siapa?

(S) (P) (IW)

= Who is you look for à (English)

3). Caramu membuatmu bagaimana ? à (I.L)

(S) (P) (W)

= How do you make it ? à (English)

Furthermore, Ramlan (1987 : 37) explains the interrogative words can moved in the beginning of sentence which have the function as the predicate in a sentence. Specially for the interrogative word “apa” in the beginning of sentence result in two meters ; first, the presence of connected word “yang” placed after the interrogative “yang” must be in passive form.

Predicate + Subject

Example :

The Pattern :

1). Apakah yang dibaca pak guru ? à (I.L)

(P) (S)

= What is read by teacher ? à (English)

2). Siapa nama anak itu ? à (I.L)

(P) (S)

= What is his/her name ? à (English)

3.3.3. Imperative Sentences

As the type of simple sentence, imperative sentence is called kalimat suruh or kalimat perintah in Indonesian langue, imperative sentence is a simple sentence which contents of the command from the speaker has an authority to command the second person to do something (Ramlan, 1987 : 45).

Moreover. Alwi (2003 : 353) explains imperative sentence can be formed from un complete clause, just infinitive verb and by using command intonation in writing the command intonation signaled by exclamation sign (!).

Predicate + subject

Example :

The pattern :

1). Diam kau à (I.L)

(P) (S)

= You, be quiet ! à (English)

2). Pergi kau ! à (I.L)

(P) (S)

= you, go away ! à (English)

Furthermore, Alwi (2003) adds in imperative sentence, it is possibly if the subject should not be present. So, it supposed informal or not effective sentence because an effective sentence consist of one predicate and one subject.

Predicate + adverb

Example :

The pattern :

1). Jangan berdiri disudut itu à (I.L)

(P) (adv. Of place)

= Don’t stand in the corner à (English)

2). Jangan duduk disini ! à (I.L

(P) (adv. Of place)

= don’t sit here ! à (English)

The simple sentence also signaled by the presence of particle-lah preceed by bare infinitive or base verb. Particle-lah indicates that the simple sentence used more polite rather than another simple sentence does not use particle-lah.

Example :

1). Tolonglah buka jendela itu ! à (I.L)

= please open the window à (English)

2). Jagalah kesehatanmu ! à (I.L)

= Keep your health à (English)

Sistem aplikasi Perguruan Indonesia Membangun

2009-11-05T02:30:00.000-08:00

SISTEM APLIKASI PEMBAYARAN SPP PADA YAYASAN

PERGURUAN INDONESIA MEMBANGUN

Pengetian Sistem Aplikasi

Pengertian Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan tugas/fungsi khusus) yang saling berhubungan atau saling terkait satu dengan yang lain dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses/pekerjaan tertentu.

Pengetian Aplikasi adalah jenis tugas atau pekerjaan yang dilakukan suatu program atau sistem komputer.

Sistem Aplikasi adalah Suatu proses pekerjaan yang dilakukan program komputer yang sesuai dengan sistem yang sedang berjalan.

Pengetian Sistem Aplikasi Pembayaran SPP pada Yayasan Perguruan Indonesia Membangun

Yayasan Perguruan Indonesia Menbangun (YAPIM) adalah salah satu sekolah swasta dimana banyak sekali kegiatan yang terdapat disana sangat membutuhkan sistem berbasis komputer. Adapun salah satu aktifitas yang sangat membutuhkan komputer pada Yayasan Perguruan Indonesia Membangun adalah dibagian sistem pembayaran SPP dimana pada sistem ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Karena dalam melaksanakan pekerjaannya, pegawai menggunakan cara manual. Dan pada saat siswa membayar uang SPP, para pegawai mencatat transaksi pembayaran SPP ini ke dalam buku. Pekerjaan seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya. Sehingga sistem yang digunakan pada saat ini tidak efisien. Karena sering terjadi kesalahan-kesalahan pada waktu penulisan data. Dan pegawai juga sulit untuk mencari siswa/siswi yang belum membayar uang SPP.

Berdasarkan dari masalah diatas maka di buatlah sebuah program dengan judul “SISTEM APLIKASI AKADEMIK PADA YAYASAN PERGURUAN INDONESIA MEMBANGUN”. Sistem alpikasi pembayaran SPP pada yayasan perguruan Indonesia membangun adalah sebagai program untuk memudahkan dalam memproses pengolahan data siswa yang ingin membayar SPP. Sistem ini dibangun dengan menggunakan Visual Basic 6.0 dan menggunakan database SQL Server 2000. yang didalamnya terdapat beberapa form form sebagai berikut :

- Form input data sisa

- Form pembayaran SPP

- Form tunggakan SPP

- ForM pembayaran tunggakan SPP

- Laporan pembayaran SPP

- Laporan pembayaran tunggakan SPP.

Sistem Yang Sedang Berjalan

Sistem yang sedang berjalan saat ini pada yayasan perguruan Indonesia membangun masih menggunakan cara manual untuk proses pembayaran SPP nya.

Tetapi pada program ini terdapat beberapa alur dalam proses pembayaran SPP ini. Yaitu para siswa membawa kartu tanda pembayaran SPP kepada Staf administrasi ke sekolah. Dah staf administrasi memberikan kwitansi sebagai tanda mahasiswa telah membayar SPP. Dan staf administrasi memproses data siswa ini kedalam sistem aplikasi pembayaran SPP dan yang nantinya akan dibuat laporan-laporan untuk diserahkan ke

Pengantar Manajemen

2009-11-05T02:29:00.000-08:00

Manajemen

Bagian I

Mengelola Dalam Lingkungan Kerja BaruManajemen

Pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui planning, organizing, leading (actuating), dan controlling sumber daya organisasi.

Fungsi Manajemen :

Perencanaan

· Menentukan tujuan-tujuan, menentukan tugas, menentukan sumber daya

Pengorganisasian

· Menentukan dan mengelompokkan tugas-tugas, alokasi sumber daya, penentuan otoritas

Kepemimpinan

· Pengaruh → Motivasi

. Pengendalian

· Mengawasi aktivitas, koreksi, mengawasi target dan tujuan

Proses Manajemen

- Input (sumber daya)

- Man, materials, money, machine, method, information

- Proses

- Perencanaan : menilik tujuan dan cara pencapaia

- Pengorganisasian : pemenuhan tanggung jawab untuk pencapain tujuan

- Kepemimpinan : menggunakan pengaruh untuk memotivasi bawahan

- Pengendalian : mengawasi kegiatan dan melaksanakan koreksi

- Output (kinerja)

- Mencapai tujuan, produk, jasa, efisiensi, efektivitas

Kinerja

Kemampuan organisasi untuk mempertahankan tujuannya dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Organisasi Kesatuan sosial yang dirahkan dengan tujuan dan dibentuk dengan penuh pertimbangan.

Entitas sosial merupakan dua orang atau lebih, diarahkan dengan tujuan (dirancacng untuk mencapai output tertentu). Efektivitas → melakukan pekerjaan dengan benar Sejauhmana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan Efisiensi → melakukan pekerjaan dengan benar atau sesuai standar Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuanJenis-jenis Manajer, berdasarkan :

1. Perbedaan vertikal atau hirarki

a. Top Manager
Seorang manajer yang berada pada puncak hirarki dan bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi. Contoh : Dirut, Presiden Direktur, CEO.

b. Middle Manager
Manajer yang bekerja pada tingkat menengah organisasi dan bertanggung jawab atas unit usaha dan departemen utama,. Contoh : Direktur Produksi, Pemasaaran, Kepala Divisi. Project ManagerManajer yang bertanggung jawab untuk pekerjaan sementara yang melibatkan partisipasi orang yang datang dari berbagai fungsi yang dan tingkatan organisasi

c. First Line Manager atau Lower Manager
Seorang manajer yang secara langsung bertanggung jawab atas produksi barang dan jasa. Contoh : Supervisor
2. Perbedaan Horizontal (luas ruang lingkup tugas)

d. General Manager
Manajer yang bertanggung jawab terhadap beberapa departemen yang menjalankan fungsi yang berbeda atau manajer yang bertanggung jawab untuk divisi yang berdiri sendiri (mandiri).

e. Functional Manager
Manajer yang bertanggung jawab atas departemen yang menjalankan tugas fungsional tunggal serta memiliki karyawan dengan pelatihan dan keahlian yang serupa. Contoh : Direktur Produksi, Pemasaaran, Kepala DivisiKeahlian atau Keterampilan ManajerConceptual Skill Kemampuan kognitif (pengalaman, integensia) untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan keetrkaitan diantara bagian-bagiannya. Berarti kemapuan untuk berfikir strategis (mengambil pandangan yang luas dan bersifat jangka panjang).

f. Human Skill
Kemampuan manajer untuk bekerja dengan dan melalui orang lain

g. Technical Skill
Pemahaman dan kefasihan dalam melakukan tugas tertentu, mencakup penguasaan metode, teknik dan peralatan yang digunakan.

2. Peran Manajer

Peran : sekumpulan harapan atas perilaku manajer Tiga Kategori Peran Manajer

a. Peran Informasi Manajer Menjelaskan kegiatan untuk mempertahankan dan mengembangkan jaringan informasi Kategori Peran Aktivitas Informasi

b. Pengawasan
- Mencari dan menerima informasi
- Melihat singkat laporan

c. Penyebar luas
- Meneruskan informasi kepada anggota organisasi

d. Juru bicara
- Menyampaikan informasi kepada pihak luar

2. Peran Antar PribadiKategori Peran AktivitasAntar Pribadi

Sebagai figur
- Kegiatan ceremonial
b. Pemimpin
- Mengarahkan dan memberikan motovasi kepada bawahan. Seperti : melatih,, membimbing dan berkomunikasi
c. Sebagai penghubung
- Menjaga saluran komunikasi, baik di dalam atau di luar organisasi

3. Peran Pengambilan Keputusan : menentukan pilihan dan mengambil tindakan

Kategori Peran Aktivitas

Pengambilan Keputusan
a. Wirausahawan
- Mewakili proyek perbaikan
- Mengidentifikasi ide
b. Penyelesai masalah
- Mengambil tindakan korektif selama terjadi krisis
- Menyelesaikan konflik antar bawahan
- Beradaptasi dengan lingkungan
c. Pembagi sumber daya
- Memutuskan siapa yang memperoleh sumber daya
- Menentukan jadwal dan anggaran
- Menetapkan prioritas
d. Negosiator
- Mewakili departemen selama negosiasi, koontrak kerja, penjualan, pembelian dan anggaran.

Manajer dan Lingkungan Kerja Baru

Karakteristik lingkungan kerja baru :
Terpusat pada informasi dan ide daripada mesin dan aktivitas fisik.

Transisi Menuju Lingkungan Kerja Baru
1. Karakteristik Tempat Kerja Baru Tempat Kerja Lama
a. Sumber daya Aktivitas fisik Informasi
b. Pekerjaan Terstruktur Fleksibel
Terlokalisasi Maya
c. Pekerja Saling ketergantungan Diberdayakan

2. Kekuatan Tempat Kerja Baru Tempat Kerja Lama
a. Teknologi Mekanis Digital, e-business
b. Pasar Domestik Global
c. Tenaga kerja Homogen Heterogen
d. Nilai yang dianut Stabilitas, efisiensi Perubahan, kecepatan
e. Peristiwa Tenang, dapat diprediksi Berubah-ubah

3. Kompetensi MGT Tempat Kerja Baru Tempat Kerja Lama
a. Kepemimpinan Otoriter Tersebar
b. Fokus Laba Pelanggan, karyawan
c. Melakukan pekerjaan Individual Kerjasama (tim)
d. Hubungan Konflik, kompleks Kolaborasi
e. Design kerja Kinerja efisien Eksperimen

Lingkungan dan Budaya Organisasi

Lingkungan organisasi : Seluruh elemen atau unsur di luar batas organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi.

Lingkungan Organisasi :
1. Lingkungan eksternal, mempunyai dua lapisan
a. Lingkungan tugas :
- Pelanggan : Orang atau organisasi di dalam lingkungan yang membeli barang atau jasa dari organisasi.
- Pesaing : Orang lain dalam industri atau jenis usaha yang sama yang menyediakan barang atau jasa yang sama.
- Pemasok : Orang atau organisasi yang menyediakan bahan baku kepada pihak lain yang menggunakannya untuk menghasilkan suatu produk.
- Pasar Tenaga Kerja : Orang-orang dalam lingkungan dapat diterima bekerja untuk organisasi.
b. Lingkungan Umum :
- Internasional : Bagian dari lingkungan eksternal, merupakan peristiwa yang bersal dari negara lain dan peluang bagi perusahaan domestik.
- Teknologi : Kemajuan ilmiah dan teknologi dalam industri tertentu, serta masyarakat secara luas.
- Sosial Budaya : Karakteristik demografi, norma, kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat dimana organisasi beroperasi didalamnya.
- Ekonomi : ”kesehatan” ekonomi secara umum dari suatu negara atau wilayah tempat sebuah organisasi beroperasi.
- Politik dan Hukum
2. Lingkungan internal
- Karyawan
- Manajemen
- Budaya

Hubungan Organisasi dan Lingkungan

Ketidakpastian → Respons → Rancangan
↓ ↓
Aliansi Adaptasi Strategi
1. Peranan lintas batas
2. Kemitraan antar organisasi
3. Joint venture

Lingkungan eksternal merupakan tempat bekerjanya manajer, yang mencakup :
1. Budaya perusahaan
2. Teknologi produksi
3. Struktur organisasi
4. Fasilitas fisik

Budaya : nilai kunci, keyakinan, pemahaman dan norma

Nilai – nilai dasar yang menjadi karakteristik budaya organisasi dimanifestasikan oleh :
Simbol, cerita, pahlawan, slogan, upacara

Jenis – jenis budaya :
1. Budaya Kemampuan Beradaptasi
Budaya yang muncul dalam sebuah lingkungan yang menuntut respon yang cepat dan pengambilan keputusan tinggi. Manajer mendorong nilai – nilai yang mendukung kemampuan perusahaan untuk mendeteksi, menginterpretasi dan mengartikulasi dengan cepat sinyal – sinyal dari lingkungan sehingga menjadi respon dan perilaku yang baru. Manajer mendorong dan menghargai kreativitas, eksperimen dan pengambilan keputusan resiko. Contoh : perusahaan elektronik, perusahaan kosmetik
2. Budaya Pencapaian
Oraganisasi yang berbudaya pencapaian sangat memperhatikan pelayanan kepada pelanggan tertentu dalam lingkungan eksternal. Budaya pencapaian berorientasi pada hasil yang menghargai daya saing agresivitas, inisiatif pribadi dan kesediaan untuk bekerja lama dan keras dalam mencapai hasil. Contoh : perusahaan software
3. Budaya Clan
Mempunyai fokus internal pada keterlibatan dan partisipasi karyawan untuk memenuhi perubahan kebutuhan dari lingkungan. Manajer menekankan nilai – nilai seperti kerjasama, mempertimbangkan baik karyawan maupun keluarga dan menghindari perbedaan status.
4. Budaya Birokratis
Memliki fokus internal dan orientasi, konsisten terhadap lingkungan yang stabil. Budaya ini mengikuti aturan dan menggunakan uang secara bijak sangat dihargai, serta budaya yang mendukung dan menghargai cara bekerja sesuai dengan metode rasional dan teratur.

Kebutuhan Lingkungan
Fleksibilitas Stabilitas
Eksternal Budaya kemampuan beradaptasi Budaya pencapaian
Internal Budaya clan Budaya birokrasi
Fokus Strategi

Budaya perusahaan sebagai mekanisme terpenting untuk menarik perhatian, memotivasi dan menarik karyawan yang berbakat. Yang dianggap sebagai alat prediksi terhadapp keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Manajer menempatkan penekanan yang besar dalam seleksi dan sosialisasi sehingga cocok dengan nilai – nilai budaya organisasi, selain itu para pemimpin memperkuat atau merubah budaya perusahaan dengan cara :
1. Mengkomunikasikan visi
2. Menekankan visi melalui kegiatan sehari hari, prosedur kerja dan sistem penghargaan.

Perencanaan

Tujuan (goals, objectives) → Rencana (plan/blueprint) → Perencanaan (planning)

Kriteria tujuan yang efektif :
1. Spesifik dan terujur
2. Menyentuh area penting
3. Menantang dan realistis
4. Jangka waktu jelas
5. Dikaitkan dengan kompetensi

Jenis – jenis Perencanaan
1. MBO “Manajer dan Karyawan)
“teori X vs teori Y”

Empat kategori MBO :
a. Menetapkan tujuan
b. Mengembangkan rencana pelaksanaan
c. Menjalankan rencana yang ingin dipakai
d. Penghargaan atas kinerja

Manfaat MBO :
a. Karyawan termotivasi
b. Tujuan departemen dan individu disesuaikan dengan tujuan perusahaan

Kelemahan :
a. Apabila hubungan manajer dan karyawan buruk akan mengurangi efektivitas MBO
b. Administrasi yang terlalu banyak
2. Rencana Sekali Pakai
Rencana yang dipakai untuk sekali tujuan dan tidak diulangi dimasa depan

Program → proyek → anggaran

Rencana untuk beragam kegunaan
Rencana yang sedang dijalankan digunakan untuk memberi bimbingan bagi tugas – tugas yang dilakukan berulang kali dalam organisasi

Kebijakan → prosedur → peraturan
3. Perencanaan Berkesinambungan
Yaitu rencana yang menunjukkn tanggapan perusahaan terhadap situasi tertentu, seperti : keadaan darurat atau kondisi yang tidak diharapkan

Penggunaan Strategi dan Implementasi Strategi
Manajemen Strategi
Kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam penyusunan strategi dan implementasi strategi yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompetitif antara organisasi dan lingkungannya.

Strategi
Rencana tindakan yang menggambarkan alokasi sumber daya dan kegiatan lainnya untuk menghadapi dan membantu organisasi dalam meraih tujuannya.

Tiga Tingkatan Strategi :
1. Corporate Level Strategy
Tingkatan strategi yang berhubungan dengan pertanyaan ”bisnis apa yang akan dijalankan?”. Berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan kombinasi antara unit bisnis dan rangkaian produk yang membentuk kesatuan organisasi.
2. Business Level Strategy
Strategi yang berhubungan dengan pertanyaan ”bagaimana kita bersaing?”. berkaitan dengan tiap unit bisnis atau rangkaian produk dalam organisasi.
3. Functional Level Strategy
Menjawab pertanyaan ”bagaimana kita mendukung strategi di tingkat bisnis?”. berkaitan dengan seluruh departemen.

Penyusunan Strategi
S = Strenght
Karakteristik internal positif yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan kinerja strategi.

W = Weakness
Karakteristik internal yang manghambat kinerja organisasi.

O = Opportunity
Karakteristik lingkungan eksternal yang memliki potensi untuk membantu organisasi mencapai tujuan.

T = Threat
Karakteristik dari lingkungan eksternal yang menhambat organisasi untuk mencapai tujuan.

Strategi Portofolio
Jenis strategi di tingkat perusahaan yang berkaitan dengan kombinasi unit bisnis dan rangkaian produk yang cocok satu sama lain secara logis untuk menghasilkan sinergi dan keuntungan kompetitif bagi perusahaan.

BCG (Boston Consulting Group)
Suatu matriks yang mengevaluasi unit bisnis strategi dikaitkan dengan dimensi tingkat pertumbuhan usaha dan pangsa pasar.

Tingkat pertumbuhan usaha Market Share
Star ?
Cash flow Dog
1. Cash Flow
- Market share tinggi
- Tingkat pertumbuhan pasar tinggi
- Arus kas positif
- Promosi tidak perlu
2. Star
- Market share tinggi
- Tingkat pertumbuhan pasar tinggi
- Arus kas positif
- Tingkat pertumbuhan usaha lambat
3. Question Mark
- Market share rendah
- Tingkat pertumbuhan usaha tinggi
- Arus kas negatif
4. Dog
- Marke share rendah
- Tingkat pertumbuhan pasar rendah
- Manajer pasif

Sinergi
Kondisi yang timbul ketika bagian dari organisasi melakukan interaksi untuk memproduksi efek bersama yang lebih besar daripada keseluruhan bagian jika bertindak sendiri-sendiri.

Lima Kekuatan Persaingan (Porter)
1. Masuknya ”pemain baru”
2. Bargaining power from customer
3. Bargaining power from supplier
4. Ancaman produk substitusi
5. Persaingan diantara pesaing

Tiga kekuatan strategi (Porter)
1. Cost leadership : biaya produksi rendah, sehingga harga jual kompetitif
2. Diferensiasi : produk berbeda dari pesaing
3. Fokus : fokus pada maket tertentu

Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan
Mengidentifikasi dan memilih serangkaian tindakan untuk menghadapi masalah tertentu atau mengambil keuntungan dari suatu kesempatan.

Waktu dan Hubungan Manusia dalam Pembuatan Keputusan
• Waktu
Pembuatanan keputusan dipengaruhi oleh prestasi masa lampau, keadaan masa kini dan harapan masa depan.
• Hubungan manusia
Pembuatan keputusan manajer juga dipengaruhi oleh keputusan orang lain yang mungkin dapat bertentangan atau berinteraksi dengan kepuusan mereka.

Masalah dan Peluang
1. Masalah : situasi yang terjadi jika keadaan aktual tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan.
Proses identifikasi masalah :
a. Deviasi dari pengalaman masa lampau
b. Deviasi dari rencana yang ditetapkan berarti proyeksi manajer tidak terpenuhi
c. Komplain dari orang lain (karyawan, konsumen, dsb)
d. Prestasi pesaing
2. Peluang : situasi yang terjadi ketika keadaan menawarkan peluan pada organisasi untuk melampaui sasaran yang telah direncanakan

Keputusan untuk Memutuskan
• Nilai ambang
Manajer meliha masalah tergantung pada nilai ambang untuk pengakuan adanya masalah, dipengaruhi oleh :
- Pemahaman atas sasaran, rencana dan standar prestasi yang dapat diterima
- Nilai-nilai
- Latar belakang dan keahlian manajer
• Mementukan prioritas
Tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh manajer, oleh karena itu diperlukan prioritas.

Sifat Keputusan Manajerial
1. Keputusan Terprogram
• Penyelesaian masalah rutin yang dapat ditangani dengan kebijakan, prosedu dan peraturan tertulis atau tidak tertulis.
• Untuk menangani masalah yang terjadi berulang dan komponen elemennya dapat ditentukan, diramalkan dan dianalisis.
2. Keputusan Tidak Terprogram
Penyelesaian spesifik yang diciptakan lewat proses tidak terstrukur unuk menangani masalah non rutin

Kondisi Pembuatan Keputusan
1. Kepastian
Kondisi PK saat seorang manajer mempunyai informasi yang akurat, dapat diukur dan dapat diandalkan tentang hasi dari berbagai alternatif yang sedang dipertimbangkan.
2. Resiko
Kondisi PK dimana manajer mengetahui probabilitas suatu alternatif tertentu akan mengarah pada sasaran atau hasil yang diinginkan.
3. Ketidakpastian
Kondisi PK ketika manajer menghadapi kondisi eksternal yang tidak dapat diramalkan atau kekurangan informasi untuk menetapkan probabilitas hasil.

Model Rasional Pembuatan Keputusan
Tahap 1 : Pengamatan situasi
• Definisi masalah
• Diagnosis penyebab
• Tentukan tujuan
Tahap 2 : Pengembangan alternatif
• Tentukan alternatif secara kreatif
• Jangan lakukan evaluasi terlebih dahulu
Tahap 3 : Evaluasi alternatif dan pilih alternatif yang terbaik
• Evaluasi alternatif
• Pilih alternatif terbaik
Tahap 4 : Implementasi keputusan dan monitor hasil
• Susun rencana implementasi
• Lakukan implementasi
• Monitor implementasi serta but penyesuaian yang diperlukan
Model Rasional dalam Perspektif
1. Rasionalitas terbatas dan memadai (Helbert Simon)
Rasionalitas Terbatas : Merupakan konsep bahwa manajer mengambil keputusan paling logis dengan kendala berupa keterbatasan informasi dan kemampuan.
Memadai : Teknik PK dimana manajer menerima keputusan memuaskan yang mereka temukan pertama.
2. Heuristic (Tversky dan Kehneman)
Teknik PK yang dilakukan sesuai lini empiris dan dengan pedoman umum.

Pengantar tata Hukum Indonesia

2009-11-05T02:27:00.000-08:00

Pengertian

Pasar Modal adalah wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut yang diwujudkan dalam bentuk bentuk instrument keuangan yang dapat diperjualbelikan.

Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti Obligasi, Saham dan lainnya.

Pengertian Pasar Modal Menurut Undang-Undang

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan:

1. Penawaran umum dan perdagangan efek,

2. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,

3. Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek

Fungsi Pasar Modal

1. Sumber dana jangka panjang

2. Alternatif investasi

3. Alat restrukturisasi modal perusahaan

4. Alat untuk melakukan divestasi

Peran dan Manfaat Pasar Modal :

1. Pasar Modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien.

2. Pasar Modal sebagai alternatif investasi.

3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik.

4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan.

5. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional.

Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten (perusahaan) untuk menjual efek tersebut kepada masyarakat.

Proses Penawaran Umum

1. Pasar Perdana

o Penawaran efek oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjualan

o Penjatahan

o Penyerahan efek

2. Pasar Sekunder

o Emiten mencatatkan sahamnya di Bursa

o Perdagangan efek di Bursa

Jenis Pasar di Pasar Modal

1. Pasar Perdana (Primary Market/Penawaran Umum/Initial Public Offering)

2. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Perbedaan antar Pasar Perdana dengan Pasar Sekunder

1. Pasar Perdana

o Harga saham tetap

o Tidak dikenakan komisi

o Hanya untuk pembelian saham

o Pemesanan dilakukan melalui agen penjualan

o Jangka waktu terbatas

2. Pasar Sekunder

o Harga berfluktuasi sesuai dengan kekuatan pasar

o Dibebankan komisi

o Untuk pembelian maupun penjualan saham

o Pemesanan dilakukan melalui anggota bursa

o Jangka waktu tidak terbatas

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Dalam Pasar Modal ada dikenal BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal). BAPEPAM memiliki tugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal

BAPEPAM bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Wewenang BAPEPAM:

1. Memberikan izin usaha kepada:

o Bursa Efek,

o Lembaga kliring dan penjaminan,

o Lembaga penyimpanan dan penyelesaian,

o Reksa Dana,

o Perusahaan efek,

o Penasehat investasi,

o Biro administrasi efek,

2. Memberikan izin orang perseorangan bagi:

o Wakil penjamin emisi efek

o Wakil perantara perdagangan efek

o Wakil menejer investasi

o Wakil agen penjualan efek reksa dana

3. Memberikan persetujuan bagi Bank Kustodian

4. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan

5. Menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran

6. Mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu:

o Notaris

o Konsultan Hukum

o Penilai

o Akuntan

o Wali Amanat

BAPEPAM mempunyai fungsi:

a. Menyusun peraturan di bidang pasar modal

b. Menegakkan peraturan di bidang pasar modal

c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, dari BAPEPAM dan pihak lain yang bergerak di pasar modal

d. Menetapkan prinsip keterbukaan

e. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP, dan LPP

f. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal

g. Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok BAPEPAM sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan.

Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek.

Bursa efek sebenarnya sama dengan pasar lain, yaitu tempat dimana

bertemunya penjual dan pembeli. Hanya saja, di bursa efek yang diperdagangkan adalah efek-efek (surat berharga).

Pada saat ini di Indonesia ada 2 bursa efek yaitu :

· Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan

· Bursa Efek Surabaya (BES).

Kedua bursa masing-masing dijalankan oleh Perseroan Terbatas, PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya.

Pemegang saham dari bursa efek adalah para pialang (broker) anggota bursa efek bersangkutan yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek.

Peran Bursa :

a. Menyediakan semua sarana perdagangan efek (fasilitator)

b. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa

c. Mengupayakan likuiditas instrumen

d. Mencegah praktek-praktek yang dilarang bursa (kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, insider trading, dsb)

e. Menyebarluaskan informasi bursa (transparansi)

f. Menciptakan instrumen dan jasa baru

Kewajiban Bursa Efek

a. Menyerahkan laporan kegiatan kepada BAPEPAM.

b. Menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa.

c. Memiliki satuan pemeriksanaan.

Perusahaan Publik

Perusahaan Publik adalah perusahaan yang :

1. Sahamnya telah dimiliki oleh 300 pemegang saham atau lebih, dan

2. Memiliki modal disetor Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau lebih

Emiten

Emiten adalah perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum. Efek yang telah dijual kepada investor di Pasar Perdana dapat diperjualbelikan kembali antar investor melalui Bursa Efek dimana efek tersebut tercatat (Pasar Sekunder)

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral di Bank Kustodian, perusahaan efek dan pihak lain.

Penjamin Emisi Efek

Penjamin Emisi Efek adalah perusahaan yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual

Perantara Perdagangan Efek

Perantara Perdagangan Efek adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jual-beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain (nasabah).

Perantara Perdagangan Efek disebut juga Perusahaan Pialang.

Kustodian

Kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa :

· Penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain.

· Menyelesaikan transaksi efek.

· Mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek adalah perusahaan yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

Wali Amanat

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.

Pemeringkat Efek

Pemeringkat Efek adalah badan swasta yang melakukan pemeringkatan atas efek yang bersifat utang.

Tujuan pemeringkatan adalah untuk memberikan opini (independen, obyektif dan jujur) mengenai risiko suatu efek utang.

Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :

· Akuntan

· Konsultan Hukum

· Penilai

· Notaris, dan

· profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal, wajib terlebih dahulu terdaftar di BAPEPAM.

Persyaratan pendaftaran profesi penunjang pasar modal diatur dalam peraturan

BAPEPAM.

Tugas para Profesi Penunjang Pasar Modal :

1. Akuntan Publik bertugas :

o Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya.

o Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesiadan ketentuan BAPEPAM

o Memberikan petunjuk peaksanaan cara-cara pembukuan yang baik (apabila diperlukan).

2. Konsultan Hukum bertugas :

o Melakuan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum (Legal Audit)

o Memberikan pendapat dari segi hukum (Legal Opinion) terhadap emiten dan perusahaan publik.

3. Legal Audit bertugas :

o Akte pendirian berikut perubahannya

o Permodalan

o Perizinan

o Kepemilikan aset harus atas nama perusahaan

o Perjanjian dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri

o Perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun pribadi direksi

o UMR

o AMDAL

4. Notaris bertugas :

o Membuat Berita Acara RUPS

o Membuat Akte Perubahan Anggaran Dasar

o Menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek.

5. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani Laporan Penilai yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian para penilai.

Analisis Data

2009-11-05T02:26:00.002-08:00

ANALISIS DATA

1.Penjelasan Sistem Yang Diusulkan

Pada penjelasan yang di usulkan ini penulis dapat menjelaskan cara kerja dalam penginputan data dan pengolahan data tentor. Sistem penginputan dan pengolahn data tentor ini di buat secara komputerisasi dengan mengunakan Microsoft Access. Dimana yang perlu diketahuii disini adalah bentuk pengolahan data tentor sehingga menghasilkan suatu bentuk informasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Dimana sistem ini yang diusulkan terdiri dari beberapa file antara lain adalah memasukkan tabel TENTOR, query TENTOR, form TENTOR, report TENTOR, page TENTOR. Dari sistem ini dapat kita peroleh laporan informasi pendataan tentor.

2. Merancang Struktur Microsoft Access

Sebelum kita merancang struktur Microsoft access perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian Microsoft access itu sendiri. Micrososft Access adalah suatu sistem pengolahan (basis data ) yang handal dengan kemampuan visual.

Didalam mengelola data dengan Microsoft access ada komponen utama yang harus dipersiapkan yaitu tabel database, melalui tabel inilah akan tersimpan data dan melalui tabel ini pula data akan dirancang menjadi sistem informasi.

2.1.Tabel

Tabel adalah kumpulan data sebagai komponen utama pada database yang terdiri dari unsur field dan record yang merupakan kolom dan baris. Dimana tabel ini adalah langkah yang paling utama yang harus kita lakukan supaya kita mendapat hasil yang baik dalam penyusunan data tentor dalam menuju langkah berikutnya.

2.2. Rancangan tabel tentor BT/BS BIMA.

Tabel tentor ini adalah tabel yang menyimpan data-data yang ada dalam file tentor. Rancangan pembuatan tabel tentor ini dibuat sesuai dengan bidang-bidang tentor yang mengajar mata pelaranjaran (Bidang Studi) yang dibuat sebagai sample.

Politik Hijau

2009-11-05T02:26:00.001-08:00

POLITIK HIJAU

Dalam pluralisme hukum, fenomena POLITK HIJAU dunia menarik untuk dilihat. Dapat diamati melalui pengelolaan hutan misalnya, tampak jelas betapa hutan Indonesia harus menjadi keselamatan global Artinya, hutan di Indonesia tidak hanya berfungsi bagi masyarakat Indonesia (baik secara ekonomis, ekologis, dan sosial-budaya), namun juga berfungsi terhadap masyarakat lain di dunia.

Kehancuran hutan di Indonesia, menjadi contoh amat menarik betapa ‘ruang keselamatan’ dari hutan Indonesia sudah menjadi sangat krusial, strategis, bahkan tidak bisa tidak bisa untuk diselamatkanKontribusi Indonesia dalam menjaga hutan, kemudian turut dipertanyakan seiring dengan tidak berhentinya ‘penghancuran’ hutan yang terus terjadi tersebut. Fenomena ini, menggambarkan betapa lokal, nasional, dan global, dalam konteks keberadaan hutan, sepertinya tidak bisa lagi dibatasi secara tegas. Kerusakan hutan di tingkat lokal misalnya, dengan bentuk dan alat ukur tertentu, diyakini akan berpengaruh dalam kehidupan secara Global.

Begitu juga dengan kerusakan hutan nasional yang bisa jadi menimbulkan kecaman dari berbagai pihak secara global, karena dianggap dapat menghancurkan ‘keamanan’ global. Melalui fenomena demikianlah, bagi saya sudah menampakkan pluralisme hukum yang terus berkembang.

Dalam hal pengelolaan hutan, menampakkan betapa konsep pluralisme hukum sedang terus bergerak. Dalam konteks pluralisme hukum dalam definisi mutakhir, menampakkan konsep global dan lokal saling bersanding untuk bisa menyelamatkan hutan –terlepas di dalamnya juga menampakkan kontradiksi-kontradiksi. Konsep pluralisme hukum yang dimaksud, menyangkut mobilitas individu dan masyarakat.

Hukum dari berbagai level dan penjuru dunia bergerak memasuki wilayah-wilayah yang tanpa batas, dan terjadi persentuhan, interaksi, kontestasi, dan saling adopsi di antara hukum internasional. Terciptalah hukum transnasional –akibat penyesuaian dan persentuhan, pemenuhan kepentingan antar kerjasama antar bangsa.

Tidak mungkin lagi dibuat pemetaan-pemetaan seolah-olah hukum tertentu (internasional, nasional, lokal) merupakan entitas yang jelas dengan garis-garis batas yang tegas dan terpisah satu sama lain (Woodman, 2004). Pluralisme masa kini, terutama sangat terkait dengan hukum yang bergerak dalam ranah globalisasi. Adanya fenomena global, salah satunya melalui ekspansi yang hegemonik (Irianto, 2007).

dekade 1970-an. Pada dekade ini, kerusakan hutan Indonesia mencapai 300.000 hektare pertahun;
dekade 1980-an, kerusakan hutan Indonesia meningkat mencapai 100 persen, yakni pada dekade sebelumnya 300.000 hektare, menjadi 600.000 hektare pertahun;
dekade 1990-an, laju kerusakan seperti tak bisa dibendung, meningkat tajam dari 600.000 hektare hingga mencapai 1,3 juta hektare pertahun. Laporan Menteri LH tahun 1990, tingkat kerusakan hutan mencapai 1,2 juta hektare pertahun (Saman dkk, 1993, 1-10).

Sementara itu, laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan sekarang ini mencapai angka 2,72 hektare pertahun (Serambi Indonesia, 28 April 2007). Data terakhir menyebutkan, dari 120 juta hektare luasan hutan Indonesia, lebih dari 101 juta hektare sudah berada dalam tahap kritis. Saat ini, hanya sekitar 19 juta hektare hutan yang masih virgin (Serambi Indonesia, 9 Juni 2007). Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi bidang pangan dunia (UN FAO) memperkirakan, Indonesia menghancurkan kira-kira 51 kilometer persegi hutan setiap harinya.

Angka deforestasi Indonesia tahun 2000-2005 mencapai 1,8 juta hektare pertahun. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan angka resmi yang dikeluarkan Departemen Kehutanan yang mencapai 2,8 juta hektare pertahun (Togu Simurangkir, Kompas, 22 Mei 2007). Kerusakan hutan secara jelas diakui dalam PP Nomor 6 Tahun 2007.

Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debiokratisasi.” Atas dasar kerusakan tersebut, beberapa Pemerintah Daerah kemudian berinisiatif membuat langkah nyata dalam pengelolaan hutan.
Mereka sangat menyadari pentingnya peranan Indonesia dalam hal emisi karbon dunia yang sebagian besar disebabkan oleh penghancuran hutan dan pengrusakan lahan. Gubernur Aceh sendiri menyatakan komitmennya untuk melaksanakan program pengurangan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan mengembangkan ekonomi kehutanan yang berkesinambungan dengan memanfaatkan pasar karbon.

Kerusakan hutan di Indonesia, dengan beberapa langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Daerah, ternyata tidak berjalan lurus dengan kebijakan pada tingkat global. Kerusakan hutan, mengakibatkan pola penanganan yang tidak seimbang. Indonesia harus menjaga mati-matian hutannya yang akan bermanfaat bagi global, namun beberapa negara besar malah tidak mau mengikuti pola permainan global.

Penolakan Amerika Serikat dan Australia dalam usaha nyata mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kesepakatan pasca-Protokol Kyoto tahun 2009, yang diperkirakan hingga 50 persen pada 2050. Amerika masih bertahan dengan pendapatnya bahwa penghasil polusi terbesar adalah berkembang (Kompas, 8 Juni 2007).

AS juga satu-satunya negara anggota G-8 yang belum meratifikasi Protokol Kyoto tahun 1997 karena negara-negara sedang berkembang, termasuk rival di bidang ekonomi, yaitu China, tidak tercantum di dalamnya” (Kompas, 14 Juni 2007). Badan Penelaah Lingkungan Hidup Belanda menyatakan China untuk pertama tampil sebagai negara yang menyebabkan polusi terbesar pada tahun 2006 dan melampaui Amerika Serikat.

China menyalip posisi Amerika Serikat sebagai penghasil polusi terbesar dengan emisi gas buang 7,5 persen dari total emisi global (Kompas, 24 Juni 2007). Namun Wakil Menteri Keuangan Malaysia, Nor Mohamed Yakcob, menyatakan “perusahaan-perusahaan perusak lingkungan hidup di China adalah milik Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang” (Kompas, 8 Juni 2007). Kenyataan itulah menimbulkan kegelisahan di banyak pihak, terutama aktivis lingkungan yang memikirkan bahwa perlunya alam diselamatkan. Kenyataan ini pula, di satu pihak, menyiratkan bahwa betapa tantangan besar secara eksternal menghadang dalam usaha mencapai tujuan di tingkat global.

Di pihak lain, kebijakan apapun yang dilahirkan ternyata tidak bisa dipisahkan dari kebijakan global. Fenomena yang disebutkan di atas, melahirkan sebuah masalah penting, tentang sejauhmana efektivitas penanganan laju kerusakan hutan di suatu negara, bila ada negara lain yang membutuhkan fungsi hutan namun tidak mau terlibat dalam langkah nyata.

Dengan demikian, sudah dua hal yang telah nyata sebagai penyebab laju kerusakan hutan di Indonesia, yakni Pertama, pihak yang memiliki hutan yang tidak mampu menjaga kerusakan, baik secara langsung maupun melalui kebijakannya. Kedua, negara-negara yang aka menggunakan fungsi hutan namun tidak mau mengambil kebijakan yang berpihak kepada usaha yang menyelamatkan hutan.

Ada hal ketiga yang juga menarik untuk dilihat, yakni menyangkut dengan pola konsumsi hutan di dunia. Carut-marut sektor kehutanan, tak bisa dipungkiri, salah satunya adalah akibat kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan. Indonesia tiap tahun, industri kayu memerlukan 100 juta meter kubik per tahun, dengan sebesar 51,1 juta meter kubik untuk konsumsi domestik, dan 48,9 juta meter kubik lainnya untuk keperluan ekspor.

Dengan mengimpor sejumlah 21,9 juta meter kubik, maka 78,1 juta meter kubik kayu ditebang dari hutan Indonesia setiap tahunnya (Serambi Indonesia, 9 Juni 2007). Secara global, konsumsi hasil hutan (kayu) ditentukan lewat sebuah legalisasi yang namanya ekolabel. Dalam kenyataannya, Negara-negara maju menjadi importir besar-besaran kayu untuk kebutuhan negaranya. Aktivis Walhi Aceh, Dewa Gumay (Serambi Indonesia, 14 Mei 2007), menyebutkan kecenderungan konsumsi dari negara-negara di dunia pada tahun 1999:

Uni Eropa mengimpor 10 juta meter kubik kayu (hampir separuhnya berasal dari Indonesia, Brasil, Kambun).
Inggris mengimpor 1,6 juta meter kubik kayu yang 92 persennya berasal dari Indonesia, Malaysia dan Brasil (60 persen kayu kayu liar).
Perancis, setengah dari 900 ribu meter kubik impor tahunannya merupakan kayu liar, disusul Belgia, Jerman dan Belanda.

Ada hal penting yang dapat dipahami dari keterangan di atas, bahwa perilaku konsumsi Uni Eropa yang tidak mengindahkan asal-usul kayunya membuat mereka secara langsung bertanggung jawab atas kerusakan hutan di negara-negara tropis, terutama Indonesia.

Konsumsi kayu tropis mereka setara dengan penebangan hutan seluas 700 hektar pertahunnya.Artinya, kampanye penyelamatan hutan dilakukan yang disertai dengan kucuran bantuan beraneka-ragam untuk Negara berkembang yang memiliki areal hutan, namun ketidakadilan global juga tampak saat berhadapan dengan kebutuhan pasar dan industrialisasi yang terkesan semakin simpang dimasa depan.

Dengan sendirinya penjelasan di atas juga akan membantu dalam melihat bagaimana konsep pluralisme dalam hukum telah bergeser dari dekade sebelumnya. Ke depan, kepentingan dan saling ketergantungan menjadi alasan utama bahwa persentuhan, interaksi, kontestasi, dan saling adopsi kian gencar terjadi.Semua kebijakan lintas negara telah menjadikan abad ini, menjadi sangat penting bagi bangsa-bangsa dan kehidupan umat manusia.

Ada wanti-wanti berkaitan dengan kerusakan hutan dan implikasinya secara global: Pertama, pemanasan bumi meningkat. Laut meninggi karena es kutub mencair karena pemanasan. Diperkirakan pada 2070, sekitar 800 ribu rumah yang berada di pesisir harus dipindahkan dan sebanyak 2.000 dari 18.000 pulau di Indonesia akan tenggelam (Serambi Indonesia, 1 Juli 2007). Kedua, bencana alam terjadi di mana-mana. Longsor, banjir, kebakaran, daya serap air sudah rendah di banyak tempat dan daerah. Kerusakan hutan terus bermasalah dan bertambah. Saham perusahaan besar ada di mana-mana, dan terus berlangsung dengan berbagai kepentingan. Sungguh, wajah ganda yang sangat nyata.

Berbagai kebijakan yang akan dirumuskan untuk masa depan, tentu Indonesia sendiri harus mengkritisinya dengan harapan mendapat perlakuan yang adil. Namun demikian, penghentian laju kerusakan hutan di Indonesia harus terus dilakukan.

Secara global, terutama lewat Protokol Kyoto (84 negara), harus dikritisi agar negara-negara perindustrian benar-benar akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2 persen, yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008-2012. Ada tiga mekanisme yang diatur di Protokol Kyoto (Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2004:

joint implementation (kerja sama antar negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka);
clean development mechanisme (win-win solution antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara maju berinvestasi di negara berkembang dalam proyek yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan imbalan Certified Emission Reduction (CER) bagi negara maju tersebut;
emission trading (perdagangan emisi antar negara maju).

Indonesia sendiri sudah meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU Nomor 17 Tahun 2004. Dalam Penjelasan Umumnya disebutkan, Indonesia mengadopsi Protokol tersebut sebagai hukum nasional untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan kelembagaan sehingga dapat mempertagas komitmen dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan khususnya untuk menjaga kestabilan konsentrasi GRK di atmosfer sehingga tidak. Sehingga tidak membahayakan Jauh sebelumnya, dalam konsiderans huruf (d), UU Nomor 23 Tahun 1997 sudah tegas menyebutkan: “penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan linkungan hidup.

Green Politic

2009-11-05T02:24:00.001-08:00

GREEN POLITICS

Matthew Paterson

Dalam pluralisme hukum, fenomena `politik hijau` dunia menarik untuk dilihat. Dapat diamati melalui pengelolaan hutan misalnya, tampak jelas betapa hutan Indonesia harus menjadi ‘ruang keselamatan’ bagi global. Artinya, hutan di Indonesia tidak hanya berfungsi bagi masyarakat Indonesia (baik secara ekonomis, ekologis, dan sosial-budaya), namun juga berfungsi terhadap masyarakat lain di dunia. Kehancuran hutan di Indonesia, menjadi contoh amat menarik betapa ‘ruang keselamatan’ dari hutan Indonesia sudah menjadi sangat krusial, strategis bahkan tidak bisa tidak untuk diselamatkan.

Kontribusi Indonesia dalam menjaga hutan, kemudian turut dipertanyakan seiring dengan tidak berhentinya ‘penghancuran’ hutan yang terus terjadi tersebut. Fenomena ini, menggambarkan betapa lokal, nasional, dan global, dalam konteks keberadaan hutan, sepertinya tidak bisa lagi dibatasi secara tegas. Kerusakan hutan di tingkat lokal misalnya, dengan bentuk dan alay ukur tertentu diyakini akan berpengaruh dalam kehidupan secara global. Begitu juga dengan kerusakan hutan nasional yang bisa jadi menimbulkan kecaman dari berbagai pihak secara global, karena dianggap dapat menghancurkan ‘keamanan’ global. Dalam hal pengelolaan hutan, menampakkan betapa konsep pluralisme hukum sedang terus bergerak. Dalam konteks pluralisme hukum dalam definisi mutakhir, menampakkan konsep global dan lokal saling bersanding untuk bisa menyelamatkan hutan – terlepas di dalamnya juga menampakkan kontradiksi-kontradiksi. Konsep pluralisme hukum yang dimaksud, menyangkut mobilitas individu dan masyarakat. Hukum dari berbagai level dan penjuru dunia bergerak memasuki wilayah-wilayah yang tanpa batas, dan terjadi persentuhan, interaksi, kontestasi, dan saling adopsi di antara hukum internasional. Terciptalah hukum transnasional akibat penyesuaian dan persentuhan, pemenuhan kepentingan kerja sama antar bangsa.

Fenomena global menampakkan salah satu wajahnya dalam hal eksistensi hutan di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan, hutan di Indonesia yang masih tersisa, kita dipertaruhkan menyangkut dengan kepercayaan global di bidang ‘pembangunan hijau`. Dengan demikian keberadaan hutan sudah melintas di bidang ekologis. Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya – upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debiokratisasi. Atas dasar kerusakan tersebut, beberapa pemerintah daerah kemudian berinisiatif membuat langkah nyata dalam pengelolaan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan sekarang ini mencapai angka 2,72 hektare pertahun (Serambi Indonesia, 28 April 2007). Data terakhir menyebutkan, dari 120 juta hektare luasan hutan Indonesia, lebih dari 101 juta hektare sudah berada dalam tahap kritis. Saat ini, hanya sekitar 19 juta hektare hutan yang masih virgin (Serambi Indonesia, 9 Juni 2007). Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi bidang pangan dunia (UN FAO) memperkirakan, Indonesia menghancurkan kira-kira 51 kilometer persegi hutan setiap harinya.

Pentingnya peranan Indonesia dalam hal emisi karbon dunia yang sebagian besar disebabkan oleh penghancuran hutan dan pengrusakan lahan. Gubernur Aceh sendiri menyatakan komitmennya untuk melaksanakan program pengurangan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan mengembangkan ekonomi kehutanan yang berkesinambungan dengan memanfaatkan pasar karbon. Kerusakan hutan di Indonesia, dengan beberapa langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Daerah, ternyata tidak berjalan lurus dengan kebijakan pada tingkat global. Kerusakan hutan, mengakibatkan pola penanganan yang tidak seimbang. Indonesia harus menjaga mati-matian hutannya yang akan bermanfaat bagi global, namun beberapa negara besar malah tidak mau mengikuti pola permainan global. Penolakan Amerika Serikat dan Australia dalam usaha nyata mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kesepakatan pasca-Protokol Kyoto tahun 2009, yang diperkirakan hingga 50 persen pada 2050. Amerika masih bertahan dengan pendapatnya bahwa penghasil polusi terbesar adalah berkembang.

Alasan Amerika Serikat, karena “terlalu tinggi biaya yang harus dikeluarkan Pemerintahnya yang dianggap akan merugikan ekonomi. Bush selalu mengatakan AS menjadi pemimpin terdepan dalam menghadapi pemanasan global. Namun tidak ada langkah konkret untuk merealisasikan pernyataan itu. AS berpredikat sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. AS juga satu-satunya negara anggota G-8 yang belum meratifikasi Protokol Kyoto tahun 1997 karena negara-negara sedang berkembang, termasuk rival di bidang ekonomi, yaitu China, tidak tercantum di dalamnya”. Badan Penelaah Lingkungan Hidup Belanda menyatakan China untuk pertama tampil sebagai negara yang menyebabkan polusi terbesar pada tahun 2006 dan melampaui Amerika Serikat. Di pihak lain, kebijakan apapun yang dilahirkan ternyata tidak bisa dipisahkan dari kebijakan global. Fenomena yang disebutkan di atas, melahirkan sebuah masalah penting, tentang sejauhmana efektivitas penanganan laju kerusakan hutan di suatu negara, bila ada negara lain yang membutuhkan fungsi hutan namun tidak mau terlibat dalam langkah nyata.
Dengan demikian, sudah dua hal yang telah nyata sebagai penyebab laju kerusakan hutan di Indonesia, yakni Pertama, pihak yang memiliki hutan yang tidak mampu menjaga kerusakan, baik secara langsung maupun melalui kebijakannya. Kedua, negara-negara yang aka menggunakan fungsi hutan namun tidak mau mengambil kebijakan yang berpihak kepada usaha menyelamatan hutan.

Green Politic

2009-11-05T02:24:00.000-08:00

GREEN POLITICS

Matthew Paterson

Tindakan Pemerintah dalam Hukum

2009-11-05T02:23:00.000-08:00

TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM NEGARA HUKUM

Tindakan Pemerintahan dalam Negara Hukum
Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa (feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandeli-ngen). Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam katagori kedua, rechtshandelingen. Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :
• Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
• Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
• Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
• Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.
Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Asas legalitas menurut Sjachran Basah , berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.
Meskipun demikian, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersedia peraturan peraundang-undangan yang mengaturnya. Dapat terjadi, dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat, peraturan perundang-undangannya belum tersedia. Dalam kondisi seperti ini, kepada pemerintah diberikan kebebasan bertindak (discresionare power) yaitu melalui freies Ermessen, yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.
Freies Ermessen ini menimbulkan implikasi dalam bidang legislasi bagi pemerintah, yaitu lahirnya hak inisiatif untuk membuat peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan UU tanpa persetujuan DPR, hak delegasi untuk membuat peraturan yang derajatnya di bawah UU, dan droit function atau kewenangan menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif. Menurut Bagir Manan , kewenangan pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan karena beberapa alasan yaitu; Pertama, paham pembagian kekuasaan menekankan pada perbedaan fungsi daripada pemisahan organ, karena itu fungsi pembentukan peraturan tidak harus terpisah dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan; Kedua, dalam negara kesejahteraan pemerintah membutuhkan instrumen hukum untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum; Ketiga, untuk menunjang perubahan masyarakat yang cepat, mendorong administrasi negara berperan lebih besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, freies Ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur freies Ermessen dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut :
• Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
• Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
• Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
• Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
• Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
• Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawab baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.
2. Sumber-sumber Kewenangan Tindakan Pemerintahan
Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumbar pada tiga hal, atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Menurut Indroharto , legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu dibedakan antara :
Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembantuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah;
Yang bertindak sebagai delegated legislator : seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.
Sedangkan yang dimaksud delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Adapun pada mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.
3. Fungsi-Fungsi Hukum Administrasi Negara
Dalam pengertian umum, menurut Budiono fungsi hukum adalah untuk tercapainya ketertiban umum dan keadilan. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.
Menurut Sjachran Basah ada lima fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut :
• Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
• Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa.
• Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
• Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
• Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.
Secara spesifik, fungsi HAN dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon , yakni fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.
4. Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara
Penentuan norma HAN dilakukan melalui tahap-tahap. Untuk dapat menemukan normanya kita harus meneliti dan melacak melalui serangkaian peraturan perundang-undangan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan TUN yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Pada umumnya ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan HAN hanya memuat norma-norma pokok atau umum, sementara periciannya diserahkan pada peraturan pelaksanaan. Penyerahan ini dikenal dengan istilah terugtred atau sikap mundur dari pembuat undang-undang. Hal ini terjadi karena tiga sebab, yaitu :
Karena keseluruhan hukum TUN itu demikian luasnya, sehingga tidak mungkin bagi pembuat UU untuk mengatur seluruhnya dalam UU formal;
Norma-norma hukum TUN itu harus selalu disesuaikan de-ngan tiap perubahan-perubahan keadaan yang terjadi sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang tidak mungkin selalu diikuti oleh pembuat UU dengan mengaturnya dalam suatu UU formal;
Di samping itu tiap kali diperlukan pengaturan lebih lanjut hal itu selalu berkaitan dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail, sehingga tidak sewajarnya harus diminta pembuat UU yang harus mengaturnya. Akan lebih cepat dilakukan dengan pengeluaran peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan TUN yang lebih rendah tingkatannya, seperti Keppres, Peraturan Menteri, dan sebagainya.
Seperti disebutkan di atas bahwa setiap tindakan pemerintah dalam negara hukum harus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan melakukan tindakan, terlebih dahulu mencari apakah legalitas tindakan tersebut ditemukan dalam undang-undang. Jika tidak terdapat dalam UU, pemerintah mencari dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukan dasar legalitas dari tindakan yang akan diambil, sementara pemerintah harus segera mengambil tindakan, maka pemerintah menggunakan kewenangan bebas yaitu dengan menggunakan freies Ermessen. Meskipun penggunaan freies Ermessen dibenarkan, akan tetapi harus dalam batas-batas tertentu.
Menurut Sjachran Basah pelaksanaan freies Ermessen harus dapat dipertanggung jawabkan, secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum berdasarkan batas-atas dan batas-bawah. Batas-atas yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas-bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap-tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Di samping itu, pelaksanaan freies Ermessen juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan keterangan singkat ini dapat dikatakan bahwa fungsi normatif HAN adalah mengatur dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan gagasan negara hukum yang melatarbelakanginya, yakni negara hukum Pancasila.
5. Fungsi Instrumental Hukum Administrasi Negara
Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam negara sekarang ini khususnya yang mengaut type welfare state, pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Pembuatan instrumen yuridis oleh pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Administrasi Negara memberikan beberapa ketentuan tentang pembuatan instrumen yuridis, sebagai contoh mengenai pembuatan keputusan. Di dalam pembuatan keputusan, HAN menentukan syarat material dan syarat formal, yaitu sebagai berikut :
Syarat-syarat material :
• Alat pemerintahan yang mem buat keputusan harus berwenang;
• Keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis seperti penipuan, paksaan, sogokan, kesesatan, dan kekeliruan;
• Keputusan harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan dasarnya dan pembuatnya juga harus memperhatikan prosedur membuat keputusan;
• Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.
Syarat-syarat formal :
• Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
• Harus diberi dibentuk yang telah ditentukan;
• Syarat-syarat berhubung de-ngan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi;
• Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan.
Berdasarkan persyaratan yang ditentukan HAN, maka peyelenggarakan pemerintahan akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sejalan dengan tuntutan negara berdasarkan atas hukum, terutama memberikan perlindungan bagi warga masyarakat.
6. Fungsi Jaminan Hukum Ad-ministrasi Negara
Menurut Sjachran Basah , perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan perkataan lain, melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum.
Di dalam negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musayawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Paulus E. Lotulung, sesungguhnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi juga sekaligus melindungi hak-hak masyarakat, yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi perseorangan. Hak dan kewajiban perseorangan bagi warga masyarakat harus diletakan dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara dan bangsa kita, yaitu Pancasila.
Berdasarkan pemaparan fungsi-fungsi HAN ini, dapatlah disebutkan bahwa dengan menerapkan fungsi-fungsi HAN ini akan tercipta pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ketika pemerintah menciptakan dan menggunakan instrumen yuridis, maka dengan mengikuti ketentuan formal dan material penggunaan instrumen tersebut tidak akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Dengan demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negarapun akan terjamin dengan baik.
7. Aktualisasi fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan perintahan yang baik.
Meskipun diketahui bahwa penyelenggaraan negara dilakukan oleh beberapa lembaga negara, akan tetapi aspek penting penyelenggaraan negara terletak pada aspek pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memiliki dua kedudukan, sebagai salah satu organ negara yang bertindak untuk dan atas nama negara, dan sebagai penyelenggara pemerintahan atau sebagai administrasi negara. Sebagai administrasi negara, pemerintah diberi wewenang baik berdasarkan atribusi, delegasi, ataupun mandat untuk melakukan pembangunan dalam rangka merealisir tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan oleh MPR.
Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah berwenang untuk melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Agar tindakan pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan melakukan pengaturan serta pelayanan ini berjalan dengan baik, maka harus didasarkan pada aturan hukum. Di antara hukum yang ada ialah Hukum Administrasi Negara, yang memiliki fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Seperti telah disebutkan di atas, fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah berkaitan dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan norma pemerintahan. dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.
Ketika pemerintah akan menjalankan pemerintahan, maka kepada pemerintah diberikan kekuasaan, yang dengan kekuasaan ini pemerintah melaksanakan pembangunan, pengaturan dan pelayanan. Agar kekuasaan ini digunakan sesuai dengan tujuan diberikannya, maka diperlukan norma-norma pengatur dan pengarah. Dalam Penyelenggaraan pembangunan, pengaturan, dan pelayanan, pemerintah menggunakan berbagai instrumen yuridis. Pembuatan dan pelaksanaan instrumen yuridis ini harus didasarkan pada legalitas dengan mengikuti dan mematuhi persyaratan formal dan metarial. Dengan didasarkan pada asas legalitas dan mengikuti persyaratan, maka perlindungan bagi administrasi negara dan warga masyarakat akan terjamin. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi HAN adalah dengan membuat penormaan kekuasaan, mendasarkan pada asas legalitas dan persyaratan, sehingga memberikan jaminan perlindungan baik bagi administrasi negara maupun warga masyarakat.
8. Upaya Meningkatkan Pemerintahan yang Baik
Penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan yang ada. Bahkan sering terjadi penyelenggaraan pemerintahan ini menimbulkan kerugian bagi rakyat baik akibat penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) maupun tindakan sewenang-wenang (willekeur). Perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur; pertama, penguasa yang berbuat secara yuridis memeliki kewenangan untuk berbuat (ada peraturan dasarnya); kedua, dalam mempertimbangkan yang terkait dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah, unsur kepentingan umum kurang diperhatikan; ketiga, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkret bagi pihak tertentu.

Dampak lain dari penyelenggaraan pemerintahan seperti ini adalah tidak terselenggaranya pembangunan dengan baik dan tidak terlaksananya pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana mestinya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan, pengawasan dari masyarakat, maupun pengawasan melalui lembaga ombusdman. Di samping itu juga dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Fungsi hukum dalam pemerintahan

2009-11-05T02:22:00.000-08:00

PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Latar Belakang Masalah
Gagasan tentang penyelenggaraan kekuasaan yang baik, dari aspek historis di bawah ini, terdapat dua pendekatan; personal dan sistem. Secara personal telah dimulai pada masa Plato. Menurutnya, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan secara paternalistik, yakni para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif yang dalam tindakannya terhadap anak-anaknya terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak-anak itu sendiri. Pada bagian lain, Plato mengusulkan agar negara menjadi baik, harus dipimpin oleh seorang filosof, karena filosof adalah manusia yang arif bijaksana, menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi. Murid Plato, Aristoteles, berpendapat bahwa pemegang kekuasaan haruslah orang yang takluk pada hukum, dan harus senantiasa diwarnai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan, kedewasaan dan kesamaan derajat. Hanya saja tidak mudah mencari pemimpin dengan kualitas pribadi yang sempurna. Oleh karena itu, pendekatan sistem merupakan alternatif yang paling memungkinkan. Plato sendiri, di usia tuanya terpaksa merubah gagasannya yang semula mengidealkan pemerintah itu dijalankan oleh raja-filosof menjadi pemerintahan yang dikendalikan oleh hukum. Penyelenggaraan negara yang baik, menurut Plato, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.
Berdasarkan pendapat Plato ini, maka penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara. HAN dapat dijadikan instrumen untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dalam HAN, karena di sini akan terlihat konkrit hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum. Di satu sisi HAN dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat, di sisi lain HAN memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, atau sebagaimana dikatakan Sjachran Basah , bahwa salah satu inti hakikat HAN adalah untuk memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya, dan melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum.
Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme , bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan Pemimpin pemerintahan. Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggara negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.
Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga dibidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.
Tulisan dalam makalah ini akan difokuskan pada fungsi HAN baik sebagai norma, instrumen, maupun jaminan perlindungan bagi rakyat.
2. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi HAN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik ?
2. Upaya apa yang harus ditempuh untuk meningkatkan pemerintahan yang baik ?

Secara teoretis, Presiden atau Pemerintah memiliki dua kedudukan yaitu sebagai salah satu organ negara dan sebagai administrasi negara. Sebagai organ negara, pemerintah bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan sebagai administrasi negara, pemerintah dapat bertindak baik dalam lapangan pengaturan (regelen) maupun dalam lapangan pelayanan (besturen). Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sebagai administrasi negara. Bukan sebagai organ negara.
Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanapa dasar kewenangan. Ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintahan ini harus didasarkan pada asas legalitas, tidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu negara menganut konsepsi welfare state, seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi welfare state, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Secara alamiah, terdapat perbedaan gerak antara pembuatan undang-undang dengan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Pembuatan undang-undang berjalan lambat, sementara persoalan kemasyarakatan berjalan dengan pesat. Jika setiap tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan undang-undang, maka akan banyak persoalan kemasyarakatan yang tidak dapat terlayani secara wajar. Oleh karena itu, dalam konsepsi welfare state, tindakan pemerintah tidak selalu harus berdasarkan asas legalitas. Dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada Freies Ermessen, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum.
Meskipun pemberian Freies Ermessen atau kewenangan bebas (discresionare power) kepada pemerintah merupakan konsekuensi logis dalam konsepsi welfare state, akan tetapi pemberian freies Ermessen ini bukan tanpa masalah. Sebab adanya kewenangan bebas ini berarti terbuka peluang penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) atau tindakan sewenang-wenang (willekeur) yang dapat merugikan warga negara. Atas dasar ini penerapan fungsi Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam konsepsi welfare state merupakan salah satu alternatif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Pemyelenggaraan Negara yang bebas dan Bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme , menegaskan bahwa Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.
Menurut Philipus M. Hadjon , HAN memiliki tiga fungsi yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Fungsi normatif menyangkut penormaan kekuasaan memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi instrumental berarti menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah. Adapun fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.
Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut:
• Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
• Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
• Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
• Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
• Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
• Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
• Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.
Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan kemestian. Menurut Sri Soemantri , tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.
Apabila kita meneliti UUD 1945, kita akan menemukan unsur-unsur negara hukum tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut; pertama, prinsip kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2), kedua, pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD 1945), ketiga, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (pasal 27, 28, 29, 31), keempat, pembagian kekuasaan (pasal 2, 4, 16, 19), kelima, pengawasan peradilan (pasal 24), keenam, partisipasi warga negara (pasal 28), ketujuh, sistem perekonomian (pasal 33).
Esensi dari negara hukum yang berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, isi dari setiap konstitusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, negara merupakan organisasi kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat, agar kekuasaan ini tidak liar maka perlu dikendalikan dengan cara disusun, dibagi dan dibatasi, serta diawasi baik oleh lembaga pengawasan yang mandiri dan merdeka maupun oleh warga masyarakat, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Seandainya unsur jaminan terhadap hak-hak asasi manusia ini ditiadakan dari konstitusi, maka penyususnan, pembagian, pembatasan, dan pengawasan kekuasaan negara tidak diperlukan karena tidak ada lagi yang perlu dijamin dan dilindungi.
Karena esensi dari setiap konstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka menuntut adanya kesamaan setiap manusia di depan hukum. Tiadanya kesamaan akan menyebabkan satu pihak merasa lebih tinggi dari pihak lainnya, sehingga akan mengarah pada terjadinya penguasaan pihak yang lebih tinggi kepada yang rendah. Situasi demikian merupakan bentuk awal dari anarki yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak manusia, dan ini berarti redaksi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam setiap konstitusi menjadi tidak berarti atau kehilangan makna.
Adanya kesamaan antar manusia dalam suatu negara akan memungkinkan lahirnya partisipasi aktif dari setiap orang. Partisipasi ini penting dalam suatu negara yang memiliki konstitusi, agar isi dari konstitusi sebagai hukum dasar ini merupakan kristalisasi dari keinginan-keinginan dan kehendak dari sebagian besar masyarakat, kalau tidak dapat dikatakan semua masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam suatu negara ini merupakan esensi dari demokrasi.
Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945; “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.
Idealitas negara berdasarkan hukum ini pada dataran implementasi memiliki karakteristik yang beragam, sesuai dengan muatan lokal, falsafah bangsa, ideologi negara, dan latar belakang historis masing-masing negara. Oleh karena itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Qur’an dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechtsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (rule of law), konsep socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila.
Menurut Philipus M. Hadjon , karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut :
• Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
• Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
• Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana ter-akhir;
• Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Berdasarkan penelitian Tahir Azhary, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berkut :
• Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
• Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
• Kebebasan beragama dalam arti positip;
• Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
• Asas kekeluargaan dan kerukunan.
Meskipun antara hasil penelitian Hadjon dan Tahir Azhary terdapat perbedaan, karena terdapat titik pandang yang berbeda. Tahir Azhary melihatnya dari titik pandang hubungan antara agama dengan negara, sedangkan Philipus memandangnya dari aspek perlindungan hukum bagi rakyat. Namun sesungguhnya unsur-unsur yang dikemukakan oleh kedua pakar hukum ini terdapat dalam negara hukum Indonesia. Artinya unsur-unsur yang dikemukakan ini saling melengkapi.

Persidangan Anggota Militer

2009-11-05T02:21:00.000-08:00

PEMBERLAKUAN PERSIDANGAN PENGADILAN UMUM BAGI ANGGOTA MILITER

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Militer Merupakan salah satu lembaga peradilan Indonesia dari empat lembaga lainnya, yakni Peradilan Agama, Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Militer ini khusus mengatur mengenai perkara-perkara yang dilakukan oleh para anggota militer, yakni TNI dan Polri. Jika di antara prajurit tersebut melakukan pelanggaran maka prajurit tersebut hanya bisa disidangkan di Peradilan Militer yang para penegak hukumnya juga anggota militer sendiri. Sehingga peradilan lain tidak bisa menembus wilayah tersebut, artinya peradilan seperti Peradilan Umum tidak berhak untuk menyidangkan perkaranya kecuali pada perkara koneksitas. Misalkan, seorang anggota TNI dan pegawai negeri/rakyat biasa bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Di sini akan dipertimbangkan, peradilan mana yang harus menyelesaikan perkara tersebut, apakah Peradilan Umum atau Militer. Jika dampaknya lebih cenderung pada masyarakat umum maka Peradilan Umumlah yang bertindak.

B. Arti Pentingnya Tulisan

Dalam penulisan ini mengenai problem penegakan hukum peradilan militer yang terjadi Indonesia, diharapkan para masyarakat mengetahui masalah hukum yang terjadi di Indonesia agar bila terjadi persengketaan dengan anggota militer dapat diselesaikan dengan adil tanpa adanya pembedaan antara masyarakat umum dan anggota militer.

C. Permasalahan

Dari latar belakang di atas sebetulnya ada permasalahan serius mengenai penegakan hukum yang terjadi. Dalam prakteknya, seorang prajurit yang melakukan tindak pidana tidak akan disidangkan pada Peradilan Umum tetapi hanya bisa di Peradilan Militer, karena perkara yang terjadi bukanlah perkara koneksitas. Untuk itu, apakah relevan jika seorang prajurit juga diberlakukan UU yang mengikat masyarakat pada umumnya yakni hukum pidana dan nantinya bisa disidangkan melalui pengadilan umum?

II. PEMBAHASAN

A. Ringkasan Berita

JAKARTA, SELASA - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Perubahan Terhadap Undang-Undang Peradilan Militer, Andreas Pareira, melihat pemerintah terkesan tidak punya itikad baik dan bahkan ingin mencoba mengulur waktu penuntasan pembahasan revisi UU Peradilan. Salah satu Rancangan Undang-undang tersebut adalah mengenai ketentuan yang memungkinkan seorang prajurit dapat disidangkan dalam Peradilan Umum. Namun, hal itu dibantah oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Menurutnya pemerintah berpendapat proses perubahan KUHP harus lebih dahulu dilakukan sebagai syarat revisi tadi. Hal itu disampaikan Juwono usai hadir dalam diskusi meja bundar terkait isu pertahanan dan keamanan nasional di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta. Menurutnya, dalam KUHP tidak ada ketentuan yang memungkinkan seorang prajurit TNI bisa dituntut atau diproses hukum di peradilan umum. Supaya tuntutan umum itu sah berlaku, dalam KUHP harus ada ketentuan seorang prajurit TNI aktif bisa diadili di peradilan umum. Kalau tidak, jika terjadi suatu kasus, maka siapa bisa menangkapnya. tentu polisi tidak bisa sementara Polisi Militer pun sama saja tidak bisa. Jadi harus ada peraturan peralihan mengenai KUHP.

Azas koneksitas yang dituding sebagai bagian dari mekanisme impunitas oleh pegiat HAM, menjadi salah satu agenda perubahan yang diusung DPR untuk mengakhiri fungsi Pengadilan Militer memeriksa perkara yang melibatkan warga sipil. Sikap awal DPR terhadap koneksitas ini cukup keras; bila ada pengakuan dan kewajiban untuk tunduk kepada Peradilan Umum, maka koneksitas tidak lagi diperlukan. Adapun masyarakat sipil mengemukakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaras untuk mengadili setiap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Pakar hukum acara pidana T. Nasrullah berpendapat bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang hukum perlu mengubah persepsi atau sudut pandang mereka mengenai koneksitas. Seharusnya tak lagi dilihat siapa pelakunya. Kini, yang harus dilihat adalah siapa yang dirugikan oleh tindak pidana itu. “Kalau merugikan kepentingan umum, maka diadili di peradilan umum,” ujarnya.

Sebagai contoh, jika seorang oknum militer melakukan penipuan atau korupsi, maka sudah selayaknya diadili di peradilan umum. Begitu pula jika seorang sipil membantu desertir militer melakukan tindak pidana, maka diadili di peradilan militer. Selama ini sering terjadi kerancuan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan militer bersama sipil. Pelaku disidik oleh dua penyidik yang berbeda. Oknum miliet disidik Puspom, warga sipil disidik polisi atau kejaksaan. Itu sebabnya, KUHAP mengatur koneksitas.

Latar belakang penyusunan RUU Peradilan Mi liter atas inisiatif DPR itu adalah pandangan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, tidak ada perkecualian termasuk bagi anggota TNI. Dahulu apabila ada prajurit yang melakukan tindakan kriminal, kasusnya akan ditangani oleh Polisi Militer. Namun seiring dinamika yang berkembang saat ini, ada tuntutan apabila ada prajurit TNI yang melakukan tindakan kriminal maka harus ditangani oleh kepolisian dan diproses serta dikenakan hukuman sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Problematika Hukum yang Muncul dan Solusinya

Dari keterangan di atas sudah jelas bahwa peradilan umum tidak akan mampu mengadili para perwira, TNI, Polisi, dan yang sejenisnya. Jika dilihat, ini sangat dirasa tidak adil bagi masyarakat. Dalam prakteknya, kita bisa lihat bahwa dalam suatu kesatuan, mereka selalu menjunjung tinggi nama baik kesatuannya. Jika terjadi suatu kasus, kadang para atasan tidak mempersoalkannya. Dan jika sampai pada pengadilan kadang hukuman yang diberikannya cenderung ringan. Suatu contoh, jika ada perwira yang menganiaya masyarakat sipil, tidak serta merta kasus itu dapat langsung ditangani bahkan pihak kesatuan berupaya untuk menyelesaikannya secara damai. Berbeda jika kasus itu berada pada lingkungan peradilan umum, pertanggungjawaban mengenai penganiayaan hanya bisa diselesaikan di muka sidang pengadilan.

Hal ini jelas menimbulkan sikap ketidakadilan perundang-undangan mengenai asas berlakunya UU bagi seluruh warga Indonesia. Solusi dari masalah ini tentunya tidak bisa diungkapkan secara langsung. Tidak bisa, jika peradilan umum harus mempunyai wewenang untuk mengadili para prajurit TNI maupun Polri. Sebab, perlu adanya mekanisme yang panjang untuk mengubah ketidakadilan hukum tersebut. Pembenahan terhadap Undang-undang antara KUHP dan Undang-undang Militer dalam hal ini sangat diperlukan meskipun itu memiliki kendala yang besar. Namun pada intinya, jika diberlakukan kesetaraan hukum antara militer dan masyarakat sipil tentunya bisa memberikan hal positif dalam tata perundang-undangan di Indonesia.